Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten Buka Suara soal Polemik Endorsement Rp14,69 Miliar

lambeKu.com – Nama Desta Mahendra, Ariel NOAH, dan Gading Marten menjadi perhatian publik setelah muncul polemik mengenai anggaran jasa influencer yang melibatkan perusahaan RANS Entertainment dan sejumlah kementerian.

Ketiganya kemudian menyampaikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun media sosial The Duda’s Minus One. Mereka menjelaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah bukan sekadar pembayaran untuk satu unggahan atau satu video, melainkan memiliki sejumlah keluaran pekerjaan dan komponen produksi.

Polemik tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer dengan nilai keseluruhan sekitar Rp14,69 miliar yang dikaitkan dengan PT RANS Animasi Indonesia selama periode 2024–2026.

Dalam penjelasannya, Gading menyebut program The Duda’s Minus One telah dirancang sejak akhir 2023 dan mulai tayang pada Mei 2024. Konsep program tersebut menggabungkan perjalanan menggunakan sepeda motor, promosi pariwisata daerah, serta pengenalan UMKM setempat.

Ariel menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghasilkan konten edukasi dan promosi wilayah yang mereka kunjungi. Ia juga membantah anggapan bahwa nilai anggaran yang ramai dibicarakan merupakan bayaran untuk satu video.

Menurut ketiganya, biaya kerja sama memiliki banyak komponen, termasuk transportasi dan kebutuhan produksi. Mereka menyatakan honor yang diterima para personel mengikuti kesepakatan profesional sebagaimana pekerjaan komersial lainnya. Untuk rincian nilai kontrak dan penggunaan anggaran secara menyeluruh, mereka meminta pihak RANS serta instansi terkait memberikan penjelasan.

Desta juga menyampaikan bahwa dirinya menerima pekerjaan tersebut karena melihat unsur edukasi, terutama mengenai kehidupan nelayan, potensi daerah pesisir, dan promosi pariwisata. Ia berharap polemik yang berkembang tidak menimbulkan kesimpulan keliru sebelum seluruh rincian kerja sama dibuka.

Klarifikasi para selebritas ini belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai penggunaan anggaran publik. Penjelasan tentang tujuan program dan komponen produksi perlu dibaca bersama dokumen pengadaan, kontrak, keluaran pekerjaan, serta laporan pertanggungjawaban dari instansi terkait.

Dalam pengadaan yang menggunakan uang negara, transparansi bukan hanya menyangkut pihak penerima pekerjaan. Pemerintah juga perlu menjelaskan alasan pemilihan penyedia, dasar penentuan nilai kontrak, hasil yang diperoleh, dan manfaat program bagi masyarakat.

Karena itu, perhatian publik terhadap polemik ini sebaiknya tidak berhenti pada nama para pesohor. Hal yang lebih penting adalah memastikan penggunaan anggaran promosi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.***