RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi ke Paripurna, DPR Soroti Pengawasan dan Perlindungan Pihak Ketiga
- account_circle Hanken surya
- calendar_month 21 menit yang lalu
- print Cetak

( Foto ilustrasi artificial lambeku )
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
lambeKu.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahapan penting setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati agar rancangan regulasi tersebut dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyatakan setuju melanjutkan pembahasan ke tahap pengambilan keputusan tingkat berikutnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat yang menjadi penutup pembahasan tingkat pertama. Setelah laporan Panitia Kerja serta pandangan mini fraksi dan pemerintah disampaikan, naskah RUU disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna.
RUU ini dirancang untuk memperkuat mekanisme penelusuran dan pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi dan kejahatan lainnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana dalam kondisi tertentu. Mekanisme tersebut tetap dirancang melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan.
Pengawasan menjadi isu penting
Dalam pembahasan, sejumlah fraksi menyampaikan catatan mengenai perlunya pengawasan yang kuat agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi perhatian. Hal ini penting untuk memastikan aset milik orang yang tidak terlibat tindak pidana tidak ikut dirampas secara sewenang-wenang.
RUU tersebut juga memuat pengaturan mengenai penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pengelolaan aset yang telah dirampas.
Selain itu, rancangan regulasi mengatur kebutuhan badan pengelola aset dan mekanisme pengawasan agar proses penyimpanan, pemanfaatan, penjualan, maupun pengembalian aset dapat dilakukan secara profesional dan transparan.
Belum otomatis menjadi undang-undang
Meski pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan, RUU Perampasan Aset belum otomatis berlaku sebagai undang-undang.
Tahap berikutnya adalah Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Pada tahap tersebut, keputusan akhir mengenai persetujuan rancangan undang-undang akan ditentukan.
Publik kini perlu mencermati bagaimana rumusan akhir aturan tersebut menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak warga negara.
Keberhasilan regulasi ini nantinya tidak hanya diukur dari kemampuan negara mengambil kembali aset hasil kejahatan, tetapi juga dari kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaannya.***
- Penulis: Hanken surya

Saat ini belum ada komentar