Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Begini Tahapan Pengisian Jabatan Wapres

lambeKu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026. Penyerahan surat tersebut dikonfirmasi langsung Ketua MPR Ahmad Muzani setelah pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Muzani mengatakan pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar proses tersebut segera ditindaklanjuti oleh MPR.

Menurut Muzani, Gibran tidak menjelaskan alasan khusus di balik keputusannya. Ia hanya menyampaikan bahwa surat serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut memuat pernyataan Gibran yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri. Dalam isi surat yang dibacakan Muzani, keputusan itu disebut diambil dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara.

MPR selanjutnya akan memproses surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Muzani menyampaikan pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya.

Muzani juga menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru. Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.

Perkembangan ini terjadi di tengah polemik politik setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Usulan tersebut sebelumnya dijadwalkan masuk dalam agenda parlemen pada 12 November.

Meski surat pengunduran diri telah diserahkan, proses kelembagaan tetap harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Publik perlu membedakan antara penyerahan surat, tindak lanjut MPR, dan penyelesaian formal proses pengisian jabatan.

Peristiwa ini menjadi salah satu perkembangan politik paling penting pada November 2026. Selain menyangkut posisi Wakil Presiden, proses selanjutnya juga akan menguji bagaimana lembaga negara menjalankan mekanisme konstitusional dalam situasi yang tidak biasa.

Perhatian publik kini tertuju pada keputusan rapat gabungan MPR, komunikasi kelembagaan dengan Presiden, serta proses penentuan calon Wakil Presiden pengganti. Setiap tahapan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak spekulasi mengenai arah pemerintahan.***