Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Putusan MK Belum Redakan Polemik Ijazah Gibran, Kini Aduan Masuk ke Bareskrim

Putusan MK Belum Redakan Polemik Ijazah Gibran, Kini Aduan Masuk ke Bareskrim

  • account_circle Lambeku
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lambeku.com – Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum berhenti setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Sehari setelah putusan MK, persoalan tersebut kembali bergeser ke ranah hukum pidana.

Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa mengadukan Gibran serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Bareskrim Polri, Rabu, 7 Oktober 2026.

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang dianggap tidak benar dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengatakan pihaknya telah mendapatkan tanda penerimaan dari bagian pengaduan masyarakat Bareskrim Polri.

Objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pemerintah dan digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Putusan MK Jadi Dasar Pelapor

Pelapor menyatakan langkah ke Bareskrim dilakukan setelah MK memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran.

Dalam putusannya pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

MK menyatakan persoalan mengenai kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden berada pada lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin inilah yang kemudian digunakan pelapor sebagai salah satu dasar untuk membawa persoalan tersebut ke Bareskrim.

Gibran Hormati Putusan MK

Di sisi lain, Gibran menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

Gibran juga mengatakan dirinya akan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan program pemerintah.

Ketika ditanya mengenai persoalan pendidikan, Gibran mengatakan dirinya melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana setelah menyelesaikan pendidikan setara SMA.

“Kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah,” ujar Gibran, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Antara.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons Gibran setelah putusan MK menjadi perhatian publik.

Bareskrim Kini Memegang Bola

Dengan masuknya aduan ke Bareskrim, polemik yang sebelumnya berada di ruang persidangan konstitusi kini berpotensi masuk ke tahapan penanganan aparat penegak hukum.

Namun, perlu dibedakan antara aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka.

Masuknya sebuah laporan atau pengaduan tidak otomatis berarti dugaan tindak pidana telah terbukti.

Bareskrim perlu terlebih dahulu menilai materi laporan, memeriksa dokumen, meminta keterangan pihak terkait, serta menentukan apakah terdapat unsur pidana yang memenuhi ketentuan hukum.

Karena itu, perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada hasil penanganan laporan oleh kepolisian.

Polemik Belum Selesai

Putusan MK kemarin sejatinya memberikan batas yang jelas: Mahkamah tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, sementara persoalan keabsahan dokumen pendidikan ditempatkan pada ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan.

Kini persoalan tersebut memasuki babak baru.

Bareskrim menerima pengaduan yang mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran.

Di sisi lain, Gibran menyatakan menghormati putusan MK dan tetap menjalankan tugas pemerintahan.

Perkembangan kasus ini menjadi penting untuk dicermati karena menyentuh tiga ranah sekaligus: persyaratan pencalonan pejabat negara, keabsahan dokumen pendidikan, dan kewenangan lembaga negara dalam menilai persoalan tersebut.

Publik kini menunggu apakah aduan tersebut akan berkembang menjadi proses hukum lebih lanjut atau berhenti pada tahap pengaduan masyarakat.

Yang jelas, putusan MK belum menjadi titik akhir perdebatan publik mengenai dokumen pendidikan Gibran.***

  • Penulis: Lambeku

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akun Palsu Catut Nama Tokoh Publik di Threads, Begini Cara Mengenalinya

    Akun Palsu Catut Nama Tokoh Publik di Threads, Begini Cara Mengenalinya

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle leksana
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Pengguna media sosial Threads diminta lebih berhati-hati terhadap akun yang mengatasnamakan tokoh publik dan pimpinan perusahaan. Sejumlah akun yang menggunakan identitas pejabat maupun petinggi perusahaan ditemukan beredar di platform tersebut. Temuan itu mencakup akun yang mengaku sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Direktur Utama InJourney Maya Watono, serta Wakil Direktur […]

  • Nothing Headphone (1) Pro Masuk Indonesia, Tawarkan ANC Adaptif dan Baterai 68 Jam

    Nothing Headphone (1) Pro Masuk Indonesia, Tawarkan ANC Adaptif dan Baterai 68 Jam

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle leksana
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Pasar perangkat audio premium Indonesia kedatangan produk baru. Nothing Headphone (1) Pro resmi hadir di Tanah Air dengan membawa desain transparan khas Nothing, sistem tiga driver, serta fitur peredam bising adaptif atau Adaptive Active Noise Cancellation (ANC). Headphone ini diperkenalkan di Indonesia pada 28 Oktober 2026 dengan harga Rp6.999.000. Produk tersebut tersedia melalui […]

  • Film Yang Disebut Nakal Angkat Kisah Remaja yang Kerap Disalahpahami Orang Dewasa

    Film Yang Disebut Nakal Angkat Kisah Remaja yang Kerap Disalahpahami Orang Dewasa

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle Nindya Suci
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Industri film Indonesia kembali menghadirkan cerita tentang kehidupan remaja melalui film drama komedi keluarga berjudul Yang Disebut Nakal. Film ini mengangkat pengalaman anak muda yang kerap mendapat cap bermasalah tanpa lebih dulu didengarkan atau dipahami oleh orang dewasa di sekitarnya. Film produksi DLK Pictures bersama Inhype Pictures tersebut disutradarai Benni Setiawan. Ceritanya memadukan […]

  • KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Dana BNPB, Lima Tersangka Didalami

    KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Dana BNPB, Lima Tersangka Didalami

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle leksana
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berjalan. Lembaga antirasuah itu masih mendalami keterangan para tersangka untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan belum adanya balasan dari Panglima TNI atas surat koordinasi […]

  • Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla, BNPB Bahas Langkah Teknis

    Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla, BNPB Bahas Langkah Teknis

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Hanken surya
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara tetangga untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pemerintah kini membahas mekanisme teknis agar dukungan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa persetujuan Presiden telah diberikan dan pembahasan teknis sedang berjalan. Koordinasi dilakukan bersama Badan […]

  • Film Bapak Paling Jujur Tayang 15 Oktober 2026, Kisah Calon Gubernur yang Tak Bisa Berbohong

    Film Bapak Paling Jujur Tayang 15 Oktober 2026, Kisah Calon Gubernur yang Tak Bisa Berbohong

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Lambeku
    • 0Komentar

    Lambeku.com –  Film Indonesia Bapak Paling Jujur dijadwalkan mulai tayang di bioskop pada Kamis (15/10/2026). Film drama komedi garapan sutradara Fajar Nugros ini mengangkat kisah seorang calon gubernur yang tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berbohong. Premis tersebut menghadirkan situasi yang berpotensi memancing humor sekaligus menyentil persoalan citra, janji politik, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Film produksi […]

expand_less