Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Putusan MK Belum Redakan Polemik Ijazah Gibran, Kini Aduan Masuk ke Bareskrim

Putusan MK Belum Redakan Polemik Ijazah Gibran, Kini Aduan Masuk ke Bareskrim

  • account_circle Lambeku
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lambeku.com – Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum berhenti setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Sehari setelah putusan MK, persoalan tersebut kembali bergeser ke ranah hukum pidana.

Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa mengadukan Gibran serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Bareskrim Polri, Rabu, 7 Oktober 2026.

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang dianggap tidak benar dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengatakan pihaknya telah mendapatkan tanda penerimaan dari bagian pengaduan masyarakat Bareskrim Polri.

Objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pemerintah dan digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Putusan MK Jadi Dasar Pelapor

Pelapor menyatakan langkah ke Bareskrim dilakukan setelah MK memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran.

Dalam putusannya pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

MK menyatakan persoalan mengenai kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden berada pada lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin inilah yang kemudian digunakan pelapor sebagai salah satu dasar untuk membawa persoalan tersebut ke Bareskrim.

Gibran Hormati Putusan MK

Di sisi lain, Gibran menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

Gibran juga mengatakan dirinya akan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan program pemerintah.

Ketika ditanya mengenai persoalan pendidikan, Gibran mengatakan dirinya melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana setelah menyelesaikan pendidikan setara SMA.

“Kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah,” ujar Gibran, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Antara.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons Gibran setelah putusan MK menjadi perhatian publik.

Bareskrim Kini Memegang Bola

Dengan masuknya aduan ke Bareskrim, polemik yang sebelumnya berada di ruang persidangan konstitusi kini berpotensi masuk ke tahapan penanganan aparat penegak hukum.

Namun, perlu dibedakan antara aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka.

Masuknya sebuah laporan atau pengaduan tidak otomatis berarti dugaan tindak pidana telah terbukti.

Bareskrim perlu terlebih dahulu menilai materi laporan, memeriksa dokumen, meminta keterangan pihak terkait, serta menentukan apakah terdapat unsur pidana yang memenuhi ketentuan hukum.

Karena itu, perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada hasil penanganan laporan oleh kepolisian.

Polemik Belum Selesai

Putusan MK kemarin sejatinya memberikan batas yang jelas: Mahkamah tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, sementara persoalan keabsahan dokumen pendidikan ditempatkan pada ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan.

Kini persoalan tersebut memasuki babak baru.

Bareskrim menerima pengaduan yang mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran.

Di sisi lain, Gibran menyatakan menghormati putusan MK dan tetap menjalankan tugas pemerintahan.

Perkembangan kasus ini menjadi penting untuk dicermati karena menyentuh tiga ranah sekaligus: persyaratan pencalonan pejabat negara, keabsahan dokumen pendidikan, dan kewenangan lembaga negara dalam menilai persoalan tersebut.

Publik kini menunggu apakah aduan tersebut akan berkembang menjadi proses hukum lebih lanjut atau berhenti pada tahap pengaduan masyarakat.

Yang jelas, putusan MK belum menjadi titik akhir perdebatan publik mengenai dokumen pendidikan Gibran.***

  • Penulis: Lambeku

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polemik Putusan MK soal Gibran Berlanjut, Usulan Pansus DPR Menambah Babak Baru

    Polemik Putusan MK soal Gibran Berlanjut, Usulan Pansus DPR Menambah Babak Baru

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Lambeku
    • 0Komentar

    LambeKu.com — Polemik mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum mereda setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Perdebatan kini berkembang ke ranah politik, menyusul munculnya usulan agar DPR menindaklanjuti putusan itu melalui mekanisme yang tersedia. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa sebuah putusan pengadilan tidak selalu langsung mengakhiri perdebatan di […]

  • Daus Mini Murka Namanya Dicatut Akun Palsu, Disebut Jadi Korban Pembunuhan Karakter

    Daus Mini Murka Namanya Dicatut Akun Palsu, Disebut Jadi Korban Pembunuhan Karakter

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Lambeku
    • 0Komentar

    LambeKu.com — Komedian Daus Mini tengah menghadapi persoalan yang berbeda dari biasanya. Bukan karena lawakan atau penampilannya di televisi, nama Daus justru terseret dalam konten provokatif yang disebarkan melalui akun media sosial palsu. Akun tersebut diduga menggunakan nama dan identitas Daus Mini untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa keagamaan hingga konten yang disebut berpotensi mengadu domba […]

  • Polemik Gibran Belum Usai, 9 Hakim MK Kini Dilaporkan ke MKMK

    Polemik Gibran Belum Usai, 9 Hakim MK Kini Dilaporkan ke MKMK

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Lambeku
    • 0Komentar

    LambeKu.com – Polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum benar-benar berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Alih-alih menutup perdebatan, putusan tersebut justru memunculkan babak baru. Sembilan hakim konstitusi yang menangani perkara tersebut kini dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan itu diajukan Pian Andreo Halomoan Manurung, Ketua Umum […]

  • Titik Panas Karhutla Turun Jadi 317, Sumatra Selatan Masih Perlu Diwaspadai

    Titik Panas Karhutla Turun Jadi 317, Sumatra Selatan Masih Perlu Diwaspadai

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle leksana
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia menunjukkan penurunan. Meski demikian, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya mereda karena sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan intensif. Data pemantauan Kementerian Kehutanan mencatat 317 titik panas pada Sabtu, 24 Oktober 2026, pukul 21.00 WIB. Angka tersebut turun 1.019 titik dibandingkan sehari sebelumnya […]

  • Hilang Tujuh Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat

    Hilang Tujuh Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Hanken surya
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Pencarian seorang pendaki remaja berusia 15 tahun di kawasan Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, akhirnya berakhir dengan kabar melegakan. Remaja tersebut ditemukan dalam keadaan hidup setelah dilaporkan hilang selama tujuh hari di jalur Lembah Ramma. Korban ditemukan pada Minggu, 15 November 2026, sekitar pukul 13.00 WITA di kawasan Air Terjun Berkuda, Desa […]

  • Sara Wijayanto dan Demian Aditya Resmi Cerai, Diputus Verstek

    Sara Wijayanto dan Demian Aditya Resmi Cerai, Diputus Verstek

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Lambeku
    • 0Komentar

    LambeKu.com — Rumah tangga Sara Wijayanto dan Demian Aditya akhirnya resmi berakhir di meja hijau. Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis (8/10/2026) mengabulkan gugatan cerai Sara terhadap Demian melalui putusan verstek. Putusan tersebut dijatuhkan setelah Demian tidak hadir dalam dua kali persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Setelah pemanggilan kedua kembali tidak dihadiri, […]

expand_less