DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun, KPK Siapkan Langkah Lanjutan
- account_circle Hanken surya
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- print Cetak

buat foto untuk artikel : DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun ( Foto ilustrasi artificial lambeku )
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
lambeKu.com – Setelah melalui perjalanan panjang selama sekitar 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mendapat persetujuan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Setelah laporan hasil pembahasan disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota dewan.
Persetujuan tersebut menjadi tonggak penting bagi pembentukan instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat upaya negara mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
KPK menyoroti pemulihan keuangan negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif persetujuan tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa perampasan aset memiliki kaitan erat dengan upaya memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara.
Menurut KPK, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada pemidanaan pelaku. Penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan juga menjadi bagian penting agar keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tidak tetap dinikmati oleh pihak yang bersangkutan.
KPK juga menyatakan akan mempelajari ketentuan dalam undang-undang tersebut, terutama pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan lembaga antirasuah.
Tantangan berikutnya adalah pelaksanaan
Pengesahan undang-undang bukan akhir dari pekerjaan. Tantangan berikutnya terletak pada bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
Mekanisme penelusuran, penyitaan, pembuktian, serta pengelolaan aset harus memiliki dasar hukum yang jelas. Perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana juga menjadi aspek yang penting.
KPK turut mendorong penguatan hukum melalui pengaturan sejumlah delik yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau UNCAC. Beberapa di antaranya adalah illicit enrichment, trading in influence, suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing.
Dengan disetujuinya UU Perampasan Aset, perhatian publik kini tertuju pada aturan pelaksanaan dan efektivitas penerapannya.
Ukuran keberhasilan regulasi ini bukan hanya banyaknya aset yang berhasil disita, melainkan juga kepastian hukum dan besarnya manfaat yang kembali kepada negara.***
- Penulis: Hanken surya

Saat ini belum ada komentar