120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Gibran Masuk Tahap Baru

lambeKu.com – Polemik mengenai persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahapan baru di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa dokumen usulan tersebut telah diterima dan direkapitulasi pimpinan DPR. Jumlah pengusul berasal dari berbagai fraksi dan telah melampaui syarat minimal pengajuan hak tersebut.

Dukungan itu terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Partai Golkar, 11 anggota Partai Gerindra, 19 anggota Partai NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, serta 18 anggota Partai Demokrat.

Menurut Saan, syarat minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat adalah 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Dengan dukungan 120 anggota dari delapan fraksi, usulan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan awal.

Dalam agenda yang disampaikan pimpinan DPR, usulan penggunaan hak anggota DPR itu dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Setelah itu, proses kelembagaan masih memerlukan pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Substansi usulan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran dan dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Para pengusul merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Namun, penting dipahami bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta berarti Wakil Presiden diberhentikan atau proses pemakzulan otomatis berjalan. Hak tersebut merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan pendapat terhadap persoalan tertentu.

Apabila proses berlanjut pada dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, mekanisme konstitusional memiliki tahapan tersendiri, termasuk keterlibatan Mahkamah Konstitusi dan keputusan politik di DPR serta MPR sesuai ketentuan UUD 1945.

Karena itu, perkembangan ini perlu dibaca sebagai proses politik dan kelembagaan yang masih berjalan. Belum ada keputusan akhir yang dapat disimpulkan hanya berdasarkan jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan.

Publik kini menunggu bagaimana pimpinan DPR memproses dokumen tersebut dan apakah usulan itu akan memperoleh dukungan dalam tahapan berikutnya. Di sisi lain, transparansi mengenai dasar hukum dan bukti yang diajukan menjadi penting agar proses politik tidak berkembang menjadi sekadar pertarungan opini.

Dalam negara demokrasi, penggunaan hak konstitusional oleh parlemen merupakan bagian dari mekanisme pengawasan. Namun, setiap tahapan tetap harus dijalankan berdasarkan aturan, bukti, dan prinsip kehati-hatian agar kepercayaan publik terhadap lembaga negara tetap terjaga.***