Puan Terima Laporan Usulan Hak Menyatakan Pendapat, Bagaimana Proses di DPR?

lambeKu.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan dukungan anggota dewan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan Puan disampaikan setelah rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa persidangan dengan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi maupun anggota DPR.

Menurut Puan, setiap langkah harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi. Pimpinan DPR akan mempelajari laporan yang diterima sebelum menentukan tindak lanjut.

Perkembangan ini menjadi perhatian karena Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang memiliki prosedur tersendiri. Penggunaannya tidak bisa disamakan dengan pernyataan politik atau pengumpulan tanda tangan semata.

Dalam sistem parlemen Indonesia, DPR memiliki sejumlah hak kelembagaan, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiganya memiliki fungsi dan tahapan berbeda.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis. Hak angket berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Hak Menyatakan Pendapat memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk menyampaikan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, munculnya usulan HMP tidak otomatis berarti proses pemberhentian Wakil Presiden telah dimulai atau keputusan pemakzulan sudah diambil.

Konstitusi mengatur tahapan yang harus dilalui apabila DPR menggunakan kewenangannya dalam proses yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Proses tersebut melibatkan pembahasan di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, serta tahapan lanjutan sesuai ketentuan UUD 1945.

Bagi masyarakat, hal paling penting untuk dicermati saat ini adalah status formal usulan, jumlah dan dukungan anggota yang mengajukan, serta keputusan kelembagaan DPR setelah menerima dan mempelajari laporan tersebut.

Pernyataan Puan menunjukkan bahwa pimpinan DPR belum menyampaikan keputusan akhir mengenai tindak lanjut usulan. Oleh sebab itu, perkembangan ini perlu dibaca sebagai proses politik dan konstitusional yang masih berjalan, bukan sebagai keputusan pemakzulan.***