Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan, Polri Tegaskan Proses Tanpa Perlakuan Khusus
- account_circle Hanken surya
- calendar_month 3 jam yang lalu
- print Cetak
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ( Foto: Instagram Listyosigitprabowo )
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
lambeKu.com – Penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Polri menyatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan diproses setelah pemeriksaan penyidik Bareskrim selesai.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Listyo masih berstatus anggota Polri aktif dan berpangkat jenderal. Karena itu, proses etik tetap menjadi bagian dari mekanisme internal kepolisian.
Menurut keterangan Polri pada Rabu, 11 November 2026, sidang etik terhadap Listyo dan sejumlah tersangka lain diperkirakan berlangsung secepatnya pada pekan berikutnya. Susunan majelis sidang akan ditentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Polri juga menegaskan tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran. Pernyataan tersebut menjadi penting karena perkara ini melibatkan pejabat tinggi kepolisian yang sebelumnya pernah menduduki posisi strategis.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo serta dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan, Listyo Sigit bersama sejumlah perwira tinggi lain telah ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, status tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah. Proses pidana dan pemeriksaan etik memiliki mekanisme masing-masing, sehingga hasil akhirnya tetap harus menunggu proses hukum yang berlaku.
Perhatian publik kini tertuju pada dua hal: sejauh mana penyidikan mengungkap peristiwa yang sebenarnya dan bagaimana institusi kepolisian memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan. Kasus ini juga menjadi ujian bagi komitmen penegakan disiplin internal, terutama ketika pihak yang diperiksa pernah memegang jabatan tertinggi di institusi tersebut.
Publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar dugaan pelanggaran, perkembangan pemeriksaan, serta keputusan majelis etik ketika sidang digelar. Transparansi menjadi penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada pernyataan bahwa semua pihak diperlakukan sama, tetapi benar-benar terlihat dalam prosesnya.***
- Penulis: Hanken surya
Saat ini belum ada komentar