Bareskrim Ungkap Modus Perekrutan WNI Jadi Militer Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp49 Juta

lambeKu.com – Tawaran pekerjaan dengan gaji ribuan dolar Amerika Serikat membawa risiko serius bagi sejumlah warga negara Indonesia. Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan WNI untuk bekerja sebagai militer bayaran di Rusia.

Dalam pengungkapan yang disampaikan pada Kamis, 12 November 2026, polisi menjelaskan bahwa para calon pekerja dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, hingga tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Para korban justru diarahkan untuk menjadi militer bayaran.

Dalam salah satu perkara, tujuh WNI diduga direkrut melalui media sosial, termasuk TikTok, Facebook, dan Instagram. Mereka dijanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji bulanan 3.000 dolar AS atau sekitar Rp49 juta, serta biaya keberangkatan menuju Rusia.

Dari tujuh orang tersebut, empat telah diberangkatkan ke Rusia pada September 2026. Sementara tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

Penyidik menetapkan dua tersangka berinisial IG dan AS dalam perkara tersebut. IG diduga berperan mencari calon pekerja, menampung mereka di hotel transit dekat bandara, serta mengantar hingga proses keberangkatan. AS diduga menjadi perantara lokal yang terhubung dengan agen di Rusia.

Polisi juga mengungkap adanya penggunaan visa turis atau visa liburan, bukan visa kerja. Para calon pekerja disebut tidak memperoleh pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas sebelum diberangkatkan.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan penggunaan surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi.

Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa tawaran kerja ke luar negeri dengan imbalan besar tidak selalu menjamin keselamatan dan perlindungan pekerja. Calon pekerja perlu memastikan perusahaan pemberi kerja, jenis pekerjaan, dokumen perjalanan, serta status visa sebelum menyetujui keberangkatan.

Pekerjaan di luar negeri juga harus melalui prosedur penempatan pekerja migran yang sah. Informasi mengenai perusahaan dan perekrut perlu diperiksa melalui instansi berwenang, bukan hanya berdasarkan percakapan di media sosial.

Masyarakat sebaiknya mewaspadai perekrut yang meminta dokumen pribadi tanpa memberikan identitas perusahaan yang jelas, menawarkan keberangkatan menggunakan visa wisata untuk bekerja, atau meminta calon pekerja menandatangani dokumen yang tidak dipahami.

Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan penipuan pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri. Jika seseorang direkrut untuk terlibat dalam aktivitas militer asing, risiko yang dihadapi dapat jauh lebih besar daripada persoalan ketenagakerjaan biasa.

Bareskrim mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur bonus besar dan memastikan seluruh proses penempatan kerja dilakukan sesuai ketentuan hukum.***