Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Sengketa Syarat Pendidikan Gibran Masuk Babak Akhir, MK Siapkan Putusan 5–6 Oktober 2026

Sengketa Syarat Pendidikan Gibran Masuk Babak Akhir, MK Siapkan Putusan 5–6 Oktober 2026

  • account_circle Lambeku
  • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lambeku.com –  Sengketa mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 memasuki babak akhir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya telah menyelesaikan rangkaian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak.

Kini, perhatian publik tertuju pada keputusan sembilan hakim konstitusi.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026, pengucapan putusan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang pemeriksaannya dilanjutkan dijadwalkan berada dalam rentang 5–6 Oktober 2026. Namun, hingga Senin (5/10), MK belum mengumumkan secara terbuka agenda sidang pengucapan putusan perkara tersebut.

Perkara Berawal dari Persoalan Syarat Pendidikan

Perkara ini mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika didaftarkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon meminta MK menguji persoalan tersebut melalui mekanisme PHPU. Mereka berpendapat terdapat persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan dan administrasi pencalonan Gibran.

Perkara tersebut resmi tercatat di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar MK menilai fakta-fakta dan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran melalui persidangan yang terbuka.

Sementara itu, KPU sebagai termohon membantah dalil yang diajukan pemohon.

KPU Bantah Ada Cacat Administratif

Dalam sidang 1 Oktober 2026, mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari hadir sebagai saksi dari pihak termohon.

Hasyim membantah dalil pemohon yang menyebut terdapat cacat administratif maupun manipulasi dalam ketentuan syarat pendidikan yang digunakan KPU.

MK mencatat bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memberikan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Keterangan Hasyim tersebut menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan dalam rangkaian pemeriksaan perkara.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim konstitusi.

KBRI Tak Memiliki Arsip, Bukan Berarti Tak Ada Bukti Pendidikan

Salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam persidangan adalah keterangan Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.

Pada sidang 2 Oktober 2026, MK menghadirkan pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia untuk memberikan keterangan terkait perkara. Agenda tersebut tercatat secara resmi dalam risalah persidangan MK.

Keterangan mengenai tidak adanya arsip pendidikan di KBRI perlu dibedakan dengan pertanyaan mengenai keberadaan dokumen pendidikan yang diterbitkan institusi pendidikan.

Arsip KBRI merupakan catatan atau dokumen yang berada dalam administrasi perwakilan Indonesia di luar negeri.

Sementara bukti pendidikan dapat berupa dokumen yang diterbitkan lembaga pendidikan, seperti sertifikat, transkrip, atau dokumen lain yang berkaitan dengan riwayat pendidikan seseorang.

Dengan demikian, tidak adanya arsip tertentu di KBRI tidak dengan sendirinya berarti seseorang tidak memiliki dokumen pendidikan dari institusi tempatnya belajar.

Pembedaan ini penting karena perkara yang sedang diperiksa MK bukan sekadar soal apakah KBRI memiliki arsip, tetapi juga mengenai bagaimana dokumen pendidikan tersebut digunakan dan dinilai dalam proses pencalonan.

Kemendikdasmen Turut Memberikan Keterangan

Dalam sidang 2 Oktober, MK juga mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Keterangan kementerian menjadi penting karena perkara turut menyentuh persoalan pendidikan yang ditempuh Gibran di luar negeri serta proses penyetaraannya dengan sistem pendidikan Indonesia.

Dalam proses pemeriksaan, majelis hakim menggali dokumen dan keterangan mengenai pendidikan Gibran, termasuk dokumen yang berkaitan dengan pendidikan di luar negeri dan proses administratif yang dilakukan di Indonesia.

MK kemudian menempatkan keterangan tersebut sebagai bagian dari keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan yang harus dinilai bersama-sama.

MK Tolak Permintaan Menghadirkan Gibran

Sebelumnya, pihak pemohon sempat meminta MK menghadirkan Gibran untuk memberikan keterangan secara langsung dalam persidangan.

Namun, majelis hakim memutuskan tidak menerima permintaan tersebut.

Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa Mahkamah memilih menghadirkan pihak-pihak yang dinilai diperlukan untuk memberikan keterangan bagi kebutuhan pemeriksaan perkara.

Keputusan tersebut tidak berarti MK mengabaikan isu yang diajukan pemohon. Majelis tetap memeriksa berbagai keterangan saksi, ahli, dokumen dan bukti yang diajukan selama persidangan.

Pemeriksaan Selesai, Hakim Masuk Tahap Pengambilan Keputusan

Pada akhir persidangan, Saldi Isra menyatakan majelis hakim telah merasa cukup dengan keterangan yang diperlukan dalam perkara tersebut.

Para hakim kemudian mempelajari seluruh dokumen, keterangan saksi dan ahli, serta alat bukti yang telah disampaikan para pihak.

Saldi juga meminta semua pihak tidak terjebak dalam pertarungan opini di luar persidangan.

Sikap tersebut menegaskan bahwa keputusan MK nantinya harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, bukan tekanan atau opini publik.

Putusan Jadi Penentu

Kini perkara tersebut berada di tangan sembilan hakim konstitusi.

Sesuai jadwal dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026, jendela pengucapan putusan berada pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Namun, sampai informasi terbaru yang tersedia, jadwal sidang pengucapan putusan belum diumumkan secara terbuka oleh MK.

Karena itu, belum tepat untuk menyimpulkan ke mana arah putusan sebelum Mahkamah membacakan amar putusannya.

Perkara ini memiliki konsekuensi penting karena menyangkut sengketa mengenai syarat pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Publik kini tinggal menunggu bagaimana MK menilai seluruh rangkaian bukti dan keterangan yang telah disampaikan selama persidangan.

Yang pasti, perdebatan mengenai syarat pendidikan Gibran telah memasuki fase paling menentukan: bukan lagi soal siapa yang paling keras menyampaikan klaim, melainkan bagaimana sembilan hakim konstitusi menilai fakta dan bukti yang ada di dalam persidangan.

  • Penulis: Lambeku

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Film Bapak Paling Jujur Tayang 15 Oktober 2026, Kisah Calon Gubernur yang Tak Bisa Berbohong

    Film Bapak Paling Jujur Tayang 15 Oktober 2026, Kisah Calon Gubernur yang Tak Bisa Berbohong

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Lambeku
    • 0Komentar

    Lambeku.com –  Film Indonesia Bapak Paling Jujur dijadwalkan mulai tayang di bioskop pada Kamis (15/10/2026). Film drama komedi garapan sutradara Fajar Nugros ini mengangkat kisah seorang calon gubernur yang tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berbohong. Premis tersebut menghadirkan situasi yang berpotensi memancing humor sekaligus menyentil persoalan citra, janji politik, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Film produksi […]

  • Kacamata AI Meta Mulai Dijual di Indonesia 11 November, Harga Mulai Rp8,7 Juta

    Kacamata AI Meta Mulai Dijual di Indonesia 11 November, Harga Mulai Rp8,7 Juta

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle leksana
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dari Meta dijadwalkan mulai tersedia di Indonesia pada 11 November 2026. Kehadiran produk ini memperluas pilihan perangkat wearable yang menggabungkan fungsi kacamata dengan kamera, audio, dan asisten digital. Produk yang diperkenalkan melalui kolaborasi Meta dan EssilorLuxottica tersebut mencakup Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Optics, serta […]

  • Kasus Penyadapan Prabowo Bertambah Panas, Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat

    Kasus Penyadapan Prabowo Bertambah Panas, Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Hanken surya
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kepolisian menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka keempat dalam perkara yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penetapan tersebut diumumkan penyidik Bareskrim Polri pada Kamis, 5 November 2026. Slamet diduga memiliki […]

  • Dewa United vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Hadapi Ujian Berat di Banten

    Dewa United vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Hadapi Ujian Berat di Banten

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Ary Arjuno
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Pertandingan Dewa United Banten FC melawan Persija Jakarta menjadi salah satu duel paling menarik pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Banten International Stadium, Sabtu (31/10/2026), pukul 19.00 WIB. Laga ini memiliki arti penting bagi persaingan papan atas. Persija datang dengan status pemuncak klasemen sementara setelah mengumpulkan 18 […]

  • Kasus Betrand Peto Memasuki Babak Baru, Polisi Siapkan Gelar Perkara Usai Pemeriksaan

    Kasus Betrand Peto Memasuki Babak Baru, Polisi Siapkan Gelar Perkara Usai Pemeriksaan

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Lambeku
    • 0Komentar

    LambeKu.com — Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang menyeret nama penyanyi Betrand Peto memasuki tahapan penting. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik berencana melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Perkembangan ini membuat perhatian publik terhadap kasus yang melibatkan putra Ruben Onsu tersebut kembali meningkat. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda […]

  • Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten Buka Suara soal Polemik Endorsement Rp14,69 Miliar

    Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten Buka Suara soal Polemik Endorsement Rp14,69 Miliar

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle Putri Alia
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Nama Desta Mahendra, Ariel NOAH, dan Gading Marten menjadi perhatian publik setelah muncul polemik mengenai anggaran jasa influencer yang melibatkan perusahaan RANS Entertainment dan sejumlah kementerian. Ketiganya kemudian menyampaikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun media sosial The Duda’s Minus One. Mereka menjelaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah bukan sekadar pembayaran untuk […]

expand_less