Malam Ini MK Bacakan Putusan Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Babak Penentu Perkara PHPU

Lambemu.com –  Mahkamah Konstitusi (MK) akan memasuki babak akhir perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK dijadwalkan membacakan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Agenda tersebut tercantum dalam jadwal resmi persidangan MK sebagai pengucapan putusan.

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan apakah syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden telah terpenuhi ketika proses pencalonan Pemilu 2024 berlangsung.

Diajukan 12 Pemohon

Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, di antaranya Denny Indrayana, Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, M. Subhan, Bonatua Silalahi dan Tiurma M.S. Sihombing.

Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan kemudian diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pemeriksaan perkara berlangsung sejak 21 September 2026.

Dalam perkara tersebut, KPU menjadi Termohon, sementara Bawaslu ditempatkan sebagai pihak terkait.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan meminta agar persoalan tersebut diuji melalui persidangan yang terbuka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Persoalan Arsip dan Dokumen Pendidikan

Salah satu bagian yang menjadi perhatian selama persidangan adalah perbedaan antara arsip yang dimiliki lembaga pemerintah dengan dokumen pendidikan yang diterbitkan institusi pendidikan.

Dalam persidangan sebelumnya, keterangan dari pihak terkait pendidikan di KBRI Singapura dan Australia turut diperiksa. Tidak adanya arsip tertentu di KBRI tidak dengan sendirinya berarti institusi pendidikan tempat seseorang pernah belajar tidak memiliki dokumen pendidikan.

Karena itu, persoalan yang diperiksa MK bukan sekadar ada atau tidaknya arsip pada KBRI, tetapi bagaimana dokumen pendidikan Gibran digunakan dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan dan bagaimana dokumen tersebut dinilai oleh lembaga yang berwenang.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari keseluruhan alat bukti yang diperiksa majelis hakim sebelum mengambil keputusan.

KPU Membantah Ada Cacat Administratif

Dalam persidangan 1 Oktober 2026, mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari memberikan keterangan terkait proses penyusunan dan penerapan aturan pencalonan.

Hasyim membantah tudingan adanya cacat administratif dalam persyaratan pendidikan Gibran maupun dugaan bahwa ketentuan tersebut dibuat secara khusus untuk mengakomodasi pencalonan tertentu.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian yang kemudian dipertimbangkan bersama keterangan saksi, ahli, dokumen, serta alat bukti lainnya.

MK Telah Menyelesaikan Tahap Pemeriksaan

Sebelum memasuki agenda putusan, MK telah menggelar serangkaian persidangan untuk mendengarkan keterangan para pihak, saksi dan ahli.

Dalam pemeriksaan tersebut, majelis hakim menggali sejumlah persoalan terkait kewenangan MK, proses pencalonan, ketentuan syarat pendidikan, serta dokumen yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan Gibran.

MK juga sebelumnya menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan aspek syarat pendidikan calon wakil presiden.

Dengan berakhirnya tahapan pembuktian, perkara kini memasuki tahap pengambilan dan pembacaan putusan.

Apa yang Akan Diputus MK?

Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui putusan malam ini adalah bagaimana MK menilai permohonan para pemohon berdasarkan kewenangan konstitusionalnya serta seluruh fakta dan alat bukti yang telah disampaikan dalam persidangan.

Sebelumnya, para pemohon menyatakan bahwa apabila dari pembuktian ditemukan bahwa Gibran memenuhi syarat pendidikan, maka MK dapat menegaskan keabsahan pencalonannya.

Sebaliknya, apabila MK menilai terdapat persoalan hukum yang memenuhi dasar permohonan, konsekuensi hukum akan mengikuti amar putusan yang dibacakan majelis hakim.

Namun, hasil tersebut belum dapat dipastikan sebelum majelis hakim membacakan putusan secara resmi.

Sidang Dimulai Pukul 20.00 WIB

Berdasarkan jadwal resmi MK, pengucapan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB di Gedung MK.

Putusan tersebut akan menjadi titik penting bagi perkara yang selama beberapa pekan terakhir menarik perhatian publik karena menyentuh persoalan syarat pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Publik kini menunggu bagaimana majelis hakim MK menyimpulkan seluruh rangkaian pemeriksaan dan bukti yang telah diajukan para pihak.

Yang pasti, putusan malam ini akan menjadi penentu posisi hukum perkara tersebut, sekaligus memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan 12 pemohon terkait syarat pendidikan Gibran.***