MPR Gelar Rapat Bahas Pengganti Gibran, Ini Empat Agenda yang Disiapkan

lambeKu.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Jakarta, tersebut menjadi tahapan penting setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR sehari sebelumnya.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah agenda yang perlu disiapkan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pembahasan mencakup penentuan jadwal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto, serta pembentukan tim yang bertugas mempersiapkan proses penggantian.

Ada empat hal utama yang menjadi perhatian dalam rapat gabungan tersebut.

Pertama, menentukan waktu pelaksanaan sidang paripurna MPR yang berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Presiden. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti.

Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon Wakil Presiden. Keempat, menyepakati pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

Mekanisme tersebut menjadi penting karena proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan politik sepihak. Tahapannya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan pimpinan MPR, lembaga tersebut memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan yang kosong. Presiden juga memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima surat permintaan dari MPR.

Pengunduran diri Gibran sendiri menjadi perkembangan politik yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Wakil Presiden.

Namun, perubahan situasi politik membuat perhatian parlemen kini bergeser pada proses pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran.

Masyarakat perlu mengikuti perkembangan ini secara cermat. Penentuan calon pengganti, proses verifikasi, hingga sidang paripurna merupakan tahapan berbeda yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan politik.

Hasil rapat gabungan MPR akan menjadi informasi penting untuk mengetahui arah proses selanjutnya. Karena itu, perkembangan resmi dari pimpinan MPR dan Presiden perlu menjadi rujukan utama sebelum menyimpulkan siapa yang berpeluang mengisi posisi Wakil Presiden.***