Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Putusan MK Belum Redakan Polemik Ijazah Gibran, Kini Aduan Masuk ke Bareskrim

Putusan MK Belum Redakan Polemik Ijazah Gibran, Kini Aduan Masuk ke Bareskrim

  • account_circle Lambeku
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Lambeku.com – Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum berhenti setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Sehari setelah putusan MK, persoalan tersebut kembali bergeser ke ranah hukum pidana.

Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa mengadukan Gibran serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Bareskrim Polri, Rabu, 7 Oktober 2026.

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang dianggap tidak benar dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengatakan pihaknya telah mendapatkan tanda penerimaan dari bagian pengaduan masyarakat Bareskrim Polri.

Objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pemerintah dan digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Putusan MK Jadi Dasar Pelapor

Pelapor menyatakan langkah ke Bareskrim dilakukan setelah MK memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran.

Dalam putusannya pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

MK menyatakan persoalan mengenai kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden berada pada lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin inilah yang kemudian digunakan pelapor sebagai salah satu dasar untuk membawa persoalan tersebut ke Bareskrim.

Gibran Hormati Putusan MK

Di sisi lain, Gibran menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

Gibran juga mengatakan dirinya akan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan program pemerintah.

Ketika ditanya mengenai persoalan pendidikan, Gibran mengatakan dirinya melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana setelah menyelesaikan pendidikan setara SMA.

“Kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah,” ujar Gibran, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Antara.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons Gibran setelah putusan MK menjadi perhatian publik.

Bareskrim Kini Memegang Bola

Dengan masuknya aduan ke Bareskrim, polemik yang sebelumnya berada di ruang persidangan konstitusi kini berpotensi masuk ke tahapan penanganan aparat penegak hukum.

Namun, perlu dibedakan antara aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka.

Masuknya sebuah laporan atau pengaduan tidak otomatis berarti dugaan tindak pidana telah terbukti.

Bareskrim perlu terlebih dahulu menilai materi laporan, memeriksa dokumen, meminta keterangan pihak terkait, serta menentukan apakah terdapat unsur pidana yang memenuhi ketentuan hukum.

Karena itu, perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada hasil penanganan laporan oleh kepolisian.

Polemik Belum Selesai

Putusan MK kemarin sejatinya memberikan batas yang jelas: Mahkamah tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, sementara persoalan keabsahan dokumen pendidikan ditempatkan pada ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan.

Kini persoalan tersebut memasuki babak baru.

Bareskrim menerima pengaduan yang mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran.

Di sisi lain, Gibran menyatakan menghormati putusan MK dan tetap menjalankan tugas pemerintahan.

Perkembangan kasus ini menjadi penting untuk dicermati karena menyentuh tiga ranah sekaligus: persyaratan pencalonan pejabat negara, keabsahan dokumen pendidikan, dan kewenangan lembaga negara dalam menilai persoalan tersebut.

Publik kini menunggu apakah aduan tersebut akan berkembang menjadi proses hukum lebih lanjut atau berhenti pada tahap pengaduan masyarakat.

Yang jelas, putusan MK belum menjadi titik akhir perdebatan publik mengenai dokumen pendidikan Gibran.***

  • Penulis: Lambeku

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Gibran Masuk Tahap Baru

    120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Gibran Masuk Tahap Baru

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Hanken surya
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Polemik mengenai persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahapan baru di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa dokumen usulan tersebut telah diterima dan direkapitulasi pimpinan DPR. Jumlah pengusul berasal dari berbagai fraksi dan […]

  • Silmy Karim Didakwa dalam Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Rp168,9 Miliar

    Silmy Karim Didakwa dalam Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Rp168,9 Miliar

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Putri Alia
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menghadapi dakwaan dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing (WNA). Dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis (29/10/2026), jaksa mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan nilai keseluruhan mencapai Rp168,9 miliar. Berdasarkan surat […]

  • Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden, Ini Faktanya

    Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden, Ini Faktanya

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Hanken surya
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Jagat politik dan hukum tanah air diguncang kabar mengejutkan. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menyandang status tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman itu disampaikan Bareskrim Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Tiga jenderal ditahan Selain Listyo Sigit, penyidik menetapkan dua perwira tinggi lain sebagai tersangka, yakni Kadivkum […]

  • Kisah Horor Nadia Omara Tembus 37 Juta Views, Konten Cerita Masih Punya Daya Tarik

    Kisah Horor Nadia Omara Tembus 37 Juta Views, Konten Cerita Masih Punya Daya Tarik

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Hanken surya
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Konten kisah horor yang dibawakan kreator digital Nadia Omara kembali menjadi perhatian setelah salah satu videonya dilaporkan menembus 37 juta penayangan di media sosial. Pencapaian tersebut memperlihatkan besarnya minat audiens terhadap cerita misteri yang dikemas dalam format digital. Informasi mengenai jumlah penayangan itu muncul dalam pemberitaan pada Kamis (29/10/2026). Konten yang menjadi sorotan […]

  • Andre Taulany Pilih Bercanda Saat Ditanya soal Pernikahan, Singgung Clipper

    Andre Taulany Pilih Bercanda Saat Ditanya soal Pernikahan, Singgung Clipper

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Putri Alia
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Andre Taulany kembali menjadi perhatian publik setelah menanggapi rasa penasaran penonton mengenai kabar pernikahannya. Alih-alih memberikan penjelasan panjang, komedian sekaligus presenter tersebut memilih merespons pertanyaan itu dengan gaya humor. Momen tersebut terjadi saat Andre tampil dalam acara Adili Idola. Di hadapan penonton, ia menyinggung orang-orang yang diduga datang karena ingin mengetahui perkembangan terbaru […]

  • Lenovo Rilis Yoga Tab Gen 2 Series di Indonesia, Tablet AI Dibanderol Mulai Rp16 Jutaan

    Lenovo Rilis Yoga Tab Gen 2 Series di Indonesia, Tablet AI Dibanderol Mulai Rp16 Jutaan

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle leksana
    • 0Komentar

    lambeKu.com – Pasar tablet premium Indonesia kembali mendapat pilihan baru setelah Lenovo menghadirkan Yoga Tab Gen 2 dan Yoga Tab Plus Gen 2. Kedua perangkat tersebut menyasar pengguna yang membutuhkan tablet untuk bekerja, belajar, membuat konten, hingga menikmati hiburan. Seri terbaru ini mengandalkan layar PureSight Pro beresolusi 4K dengan refresh rate 144Hz. Lenovo juga membawa […]

expand_less