Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo: Empat Orang Jadi Tersangka, Ini Perkembangannya

lambeKu.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menetapkan tersangka tambahan. Hingga perkembangan yang diberitakan pada 7 November 2026, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo. Ia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama dua personel kepolisian lainnya, yakni Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso.

Tersangka keempat adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersebut disampaikan dalam perkembangan penyidikan yang diumumkan pada 5 November 2026.

Dalam keterangan yang diberitakan, penyidik menduga Slamet memiliki keterkaitan dengan proses penyadapan dan penghapusan hasil penyadapan. Ia disebut belum dapat ditahan karena kondisi kesehatan setelah mengalami stroke.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap sejumlah nomor telepon. Bareskrim sebelumnya menyebut sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha.

Penyidik menduga aktivitas tersebut berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Dugaan lain yang turut diselidiki adalah penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.

Pemerintah menyatakan proses hukum harus berjalan objektif dan transparan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Kapolri memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Di tengah perkembangan tersebut, publik perlu membedakan status tersangka dengan putusan pengadilan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.

Perkara ini juga menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola kewenangan penyadapan, keamanan komunikasi pejabat publik, serta perlindungan data dan privasi masyarakat. Transparansi penyidikan dan penjelasan mengenai prosedur pengawasan penyadapan menjadi hal penting agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Perkembangan berikutnya patut dicermati, terutama terkait konstruksi perkara, bukti elektronik yang diperiksa, dan peran masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.***