Kapolri Ungkap Lima Tahapan Dugaan Penyadapan Ilegal, Sasaran Disebut Meluas ke Berbagai Lembaga

lambeKu.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026, Kapolri menjelaskan rangkaian dugaan perbuatan yang menjadi fokus penyidik.

Menurut paparan Kapolri, perkara tersebut melibatkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Penyidik menduga kegiatan penyadapan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari perintah, penyediaan akses, pelaksanaan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik.

Tahap pertama berkaitan dengan dugaan perintah penyadapan yang disebut berasal dari LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.

Kapolri menyampaikan bahwa perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.

Tahap berikutnya adalah provisioning atau penyediaan akses ke sistem. Dalam paparan tersebut, tim teknis diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi dan penyaringan yang seharusnya terkait perkara pidana.

Pada tahap pelaksanaan, petugas diduga menggunakan sistem untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menyusunnya menjadi transkripsi. Hasilnya disebut dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang diduga menjadi penerima informasi.

Kapolri juga menjelaskan adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut disebut dilakukan melalui sistem LIMS dan PLX atas perintah salah satu tersangka dan dilaksanakan oleh tim teknis.

Dalam rapat yang sama, Kapolri mengungkap bahwa sasaran penyadapan yang diduga teridentifikasi tidak hanya Presiden Prabowo Subianto. Daftar tersebut disebut mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis, hingga mahasiswa.

Namun, Kapolri mengingatkan bahwa nama atau kelompok yang masuk dalam daftar sasaran tidak otomatis berarti terlibat dalam tindak pidana. Daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang masih harus diuji melalui proses hukum.

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan perangkat dan kewenangan penyadapan yang semestinya memiliki dasar hukum serta prosedur pengawasan. Dalam penegakan hukum, penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap privasi dan hak warga negara.

Karena itu, pengungkapan perkara tidak cukup hanya menjelaskan siapa yang diduga memberi perintah atau menjalankan tindakan. Penyelidikan juga perlu memastikan bagaimana sistem pengawasan internal bekerja, siapa yang berwenang memberikan persetujuan, serta bagaimana data hasil penyadapan disimpan dan dimusnahkan.

Komisi III DPR meminta agar kasus tersebut diusut secara menyeluruh, termasuk motif dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, proses pembuktian pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Paparan Kapolri membuka gambaran lebih luas mengenai dugaan penyalahgunaan mekanisme penyadapan. Namun, kesimpulan akhir mengenai tanggung jawab masing-masing pihak tetap harus menunggu hasil penyidikan dan proses peradilan.***